![]() |
| Rapat pertemuan antara pihak pemerintah desa dengan RT, RW dan BPD |
SIDOARJO - Pemasangan instalasi jaringan internet di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, disoal. Lantaran pemasangan tiang jaringan internet oleh salah satu vendor perusahaan provider itu, dianggap mengganggu dan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga. Sehingga pemasangan jaringan instalasi di sejumlah lingkungan di Desa Ploso diminta warga untuk dihentikan.
Ketua BPD Desa Ploso, melalui sekretarisnya, Nur Kasan seusai rapat mengatakan, dari hasil rapat pertemuan pihak RT, RW dan BPD, ada rencana kontribusi biaya operasional untuk RT RW yang sudah dititipkan ke kepala desa dari pihak vendor akan dikembalikan.
"Tuntutan kompensasi yang telah disampaikan kepada kami, mereka meminta antara Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta per-RT," ujarnya.
Menurut Nur Kasan, seluruh RT, RW meminta supaya dapat dipertemukan secara bersama-sama dengan pemilik vendor secara terbuka. Sehingga ada keterbukaan maupun transparansi untuk disosialisasikan. Jika permintaan RT maupun RW tidak dapat dipenuhi, kata Nur Kasan, maka bisa dilakukan pertemuan atau negosiasi kembali antara RT RW dan pihak vendor.
"Jika memang tidak ada keputusan seperti itu, warga tetap akan memberhentikan pekerjaan tersebut," tandasnya
Sementara itu, Kepala Desa Ploso, Susilo Budianto menegaskan, pemasangan jaringan internet di Desanya itu menimbulkan banyak sepekulasi di kalangan warganya. Untuk menghindari polemik pro dan kontra, pihaknya sejak awal memang sudah menekankan kepada pihak vendor untuk melakukan sosialisasi langsung ke warga melalui ketua RT masing-masing di tempat.
"Sejak awal pihak vendor ini sudah saya suru sosialisasi ke RT masing-masing, namun ternyata ada laporan dari warga kalau mereka belum melakukan sosialisasi," ujar Susilo, usai menggelar rapat bersama lembaga desa dan BPD. Selasa (15/4/2025).
Selain itu, kata Susilo, pihaknya sudah berusaha menghubungi pihak vendor untuk menindaklanjuti polemik yang terjadi di warga, namun pihaknya sempat kesulitan. Sehingga kontribusi operasional untuk tiap-tiap RT yang dititipkan oleh pihak vendor kepadanya, akan dikembalikan karena dirasa tidak ada kepentingan.
"Akan saya kembalikan, nanti ada dua orang dari BPD dan tokoh masyarakat yang mendampingi saya sabagai saksi, sebagai bentuk transparansi saya. Warga setuju dan tidak setuju, tetap akan saya kembalikan karena itu tujuan saya sejak awal," pungkas Susilo.
