 |
| Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 |
SIDOARJO – Ketegangan politik mewarnai dinamika pemerintahan Kabupaten Sidoarjo setelah Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam rapat paripurna DPRD. Koalisi gabungan tujuh partai besar ini menilai, Pemerintah Kabupaten tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan mendasar masyarakat.
Dipimpin oleh Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi, koalisi ini menyoroti sederet masalah yang dinilai mencerminkan lemahnya komitmen eksekutif. Mulai dari persoalan banjir tahunan, pengangguran, hingga dugaan praktik curang dalam seleksi siswa baru (SPMB).
“Banjir masih langganan di banyak titik. Ini bukti penanganannya tak sistematis dan tak jadi prioritas nyata,” tegas Adam, Rabu (16/7/2025).
Adam juga mengkritik keras program prioritas Pemkab dalam menciptakan 1.000 lapangan kerja baru, yang dinilainya hanya menjadi slogan politik tanpa kajian kebutuhan sektor ketenagakerjaan yang jelas.
“Itu hanya jargon. Tidak ada basis akademis, tidak ada roadmap sektoral,” ungkapnya.
Lebih dari itu, Koalisi Sidoarjo Maju juga mengungkap kekhawatiran atas tingginya angka pengangguran terbuka yang menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Menurut mereka, kondisi ini menunjukkan kegagalan arah pembangunan ekonomi daerah.
Tak kalah serius, koalisi juga menyoroti dugaan korupsi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang selama ini mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan.
“Sudah jadi isu tahunan. Kami mendorong aparat penegak hukum turun tangan secara serius,” ujarnya.
Koalisi juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukkan kesalahan penganggaran hampir di semua OPD, serta ketimpangan akses pendidikan dan layanan publik di wilayah pinggiran Sidoarjo.
Dalam pernyataan resmi, Koalisi Sidoarjo Maju menilai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan kinerja yang progresif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Lemahnya konsistensi dalam perencanaan hingga pengawasan dianggap sebagai cermin absennya komitmen politik dari kepala daerah.
Atas dasar tersebut, koalisi dari tujuh partai ini—Golkar, PDI-P, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, dan PPP—menyatakan sikap tegas: menolak Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.